admin Gerakan Anti Empati Pejabat – Kebanyakan pejabat sekarang sering menciptakan jarak, padahal komunikasi yang baik merupakan sebuah barometer moral kekuasaan. Berbagai ucapan semberono, candaan yang banyak menyinggung maupun pernyataan yang mengabaikan penderitaan rakyak sering kali terekam dan tersebar luas. Dan sosial media yang memperkuat dampak tersebut.
Bahkan baru-baru ini kemarahan rakyat di pancing dengan seorang anggota DPRD Gorontalo yang membuktikan hal tersebut. Dengan candaan “merampok uang negara” langsung menyebabkan banyak kemarahan rakyat dan pemicu emosional antara pejabat dan rakyat. Kasus tersebut hanya sebagai contoh terbaru dar berbagai kasus yang sudah pernah terjadi. Hal-hal tersebut menunjukan seolah-olah para pejabat sedang melakukan sebuah kegiatan terstruktur seperti gerakan anti empati pejabat terhadap penderitaan yang di rasakan oleh para masyarakat.
Krisis Empati
Fenomena gerakan anti empati penjabat bisa di simak dari berbagai pola yang sering terulang. Satu pejabat akan bergurau tentang uang negara, dan yang lainnya akan sibuk dalam menyalahkan korban bencana kurang bersyukur. Lalu ada juga yang sibuk memamerkan kekayaan dan kemewahan ketika rakyat sedang menghadapi krisis ekonomi. Semua peristiwa tersebut tidak terjadi secara terpisah, namun secara menumpuk. Dan telah menjadi presepsi umum seolah para pejabat kompak dan juga seirama dalam melakukan gerakan anti empati pejabat terhadap publik.
Baca Juga : Ketika “Jangan Di Politisasi” Menjadi Tameng Untuk Bisa Menghindari Pertanggung Jawaban
Harta Kekayaan
Selain itu, data kekayaan para pejabat semakin memperkuat ironi yang di alami oleh rakyat. Pada kasus Gorontalo, laporan LHKPN yang menunjukkan minus kekayaan. Dan tentu saja masyarakat akan memandang hal tersebut sebagai bukti bahwa para pejabat tidaklah memahami arti pendapatan dan segala fasilitas mewah mereka sebagai amanah. Ketika gaya hidup mereka sangat bertolak belakang dengan penderitaan rakyat. Di tambah dengan ucapan semberonoh yang menambah rasa sakit yang di rasakan. Lalu klarifikasi yang akan muncul biasanya hanya sekedar permintaan maaf singkat, alasan tidak sadar di rekam ataupun alasan tidak masuk akal lainnya.
Situasi Makin Kompleks Dalam Masyarakat Informasi
Manuel Castells (1996) pernah menyebutkan bahwa, informasi bisa beredar jauh lebih cepat dari pada lembaga. Seperti sekarang, rakyat kini telah menjadi produsen sekaligus pengendali informasi. Banyak potongan vidio, komentar, dan juga unggahan publik akan dengan mudah membentuk narasi yang jauh lebih kuat dari pada klarifikasi resmi. Dan reputasi dair pejabat akan bisa hancur bahkan sebelum sidan etika di mulai. Kini masyarakat lebih banyak menolak pidato panjang, mereka sekarang menuntut kalimat singkat, jujur, tegas dan menyentuh. Karena empati harus bisa hadir dan bentuk yang sederhana namun bisa meyakinkan. Dan mereka yang gagal dalam membaca logika masyarakat sekarang akan dengan cepat tersapu akan arus kritik.
Etika Baru
Bila gerakan anti empati pejabat terus berjalan maka tidak hanya akan ada pemecatan individu, namun juga akan ada perubahan budaya. Kita akan sangat membutuhkan etika baru dalam komuniksi pejabat publik. Etika yang bisa menjaga tingkah bahasa, larangan humor yang bisa melukai serta aturan sikap yang menjaga martabat rakyat. Etika baru tersebut juga harus memiliki kepekaan empati.
Para penjabat harus bisa belajar dalam mendengar dan bukan hanya bisa berbicara. Mereka juga harus bisa memahami konteks sosial dan memberikan respon kritik dengan rendah hati. Namun komunikasi tersebut harus di dasari untuk membangun kembali kepercayaan dan bukan hanya sekedar untuk menyelamatkan citra diri sendiri.
Kesimpulan
Sekali lagi, Empati merupakan sebuah fondasi paling penting dalam kekuasaan sekarang. Seorang pejabat yang secara tulus peduli akan nasib rakyatnya, sudah pasti akan sangat di hormati. Dengan berkomunikasi berdasarkan kepekaan akan empati, akan bisa memberikan peluang merebut kembali hati para rakyat.
