admin Ketika Jangan Di Politisasi Menjadi Tameng – Baru-baru ini, pernyataan Prabowo Subianto yang mengatakan agar kasus keracunan massal yang di akibatkan oleh program makan bergizi gratis (MBG) “Jangan Di Politisasi”. Telah banyak banyak menimbulkan sebuah tanda tanya besar untuk hati masyarakat. Mereka bukan ingin mempolitisasi penderitaan yang di alami anak-anak tersebut, namun yang di minta untuk diam bukanlah politik, melainkan keadilan.
Beberapa waktu yang lalu terdapat 194 siswa di Garut sakit, lalu 230 di Banggai di rawat, ratusan lainnya di Sumbawa, Lamongan dan Baubau mengalmi diare. Setelah mereka memakan makanan yang di berikan program pemerintah. Maka ini sudah tidak ada lagi bersangkutan dengan politik. Hal ini sudah merupakan bencana kemanusiaan yang sistematik, berulang dan juga menunjukan sebuah kegagalan struktural dalam perencanaannya, logistik serta pengawasannya.
Lalu Yang Di Maksud Dengan “Jangan Di Politisasi ” ?
Mungkinkah yang di maksud adalah untuk jangan protes terlalu keras? Jangan menyorot pejabat yang gagal? Ataupun jangan ungkit-ungkit tentang anggaran triliunan yang di habiskan namun tidak bisa memberikan satu piring nasi yang aman di makan?
Bila hal tersebut benar, maka pernyataan tersebut sudah bukan lagi tindakan untuk bisa menjaga persatuan. Namun sudah berubah menjadi sebuah peringatan kepada masyarakat untuk tidak bersuara terlalu keras atas penderitaan yang mereka alami sendiri.
Baca Juga : Demokrasi Digital : Sebuah Inovasi Dari Nepal
Fakta Yang Tidak Bisa Di Nasionalisasi : Anak-Anak Yang Keracunan
Kita harus menghadapi fakta bahwa terdapat 194 siswa di garut yang mengalami keracunan setelah selesai memakan MBG. Di Banggai, ada 230 siswa yang juga keracunan dan 44 di antaranya bahkan masih di rawat di rumah sakit. Dan kemudian di Baubau, terdapat 37 siswa yang jatuh sakit, Lamongan juga ada belasan siswa yang di bawa kerumah sakit dengan keluhan mual dan pusing. Tidak hanya di situ, di ketahui bahwa di Bangkalan paket MBG memiliki bau busuk sebelum di bagikan.
Hal ini bukanlah sebuah isu opini, bukan fitnah, dan bukan sebuah konspirasi. Karena semua hal tersebut merupakan data medis, laporan puskesmas dan juga berbagai kesaksisan langsung dari guru dan orang tua. Dan semua hal tersebut bisa terjadi di bawah naungan program nasional yang di kendalikan oleh BGN. Yang merupakan sebuah lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada presiden.
Mengapa ” Jangan Di Politisasi ” Terdengar Seperti Penghinaan
Ketika seorang orang tua melihat anak mereka darah, tentunya mereka tidak sedang ‘ Memolitisasi ‘ sesuatu. Namun mereka hanya ingin tahu tentang dari mana makanan tersebut berasal?
Siapa yang memberikan izin atas distribusi makanan basi? Mengapa tidak ada penjagaan yang ketat?
Apakah uang Rp. 335 Triliun tersebut benar-benar di gunakan untuk anak-anak atau masuk kedalam kantong para oknum?
Menjawab semua pertanyaan-pertanyaan tersebut tidaklah bisa di katakan politik. Itu hanyalah sebagai tuntutan dasar akan akuntanbilitas. Dan ketika ” jangan di politisasi ” di gunakan sebagai tameng tanpa adanya langkah yang jelas seperti pemecatan pejabat terkait, audit indenpenden atas rantai pasokan MBG. Memperbaiki sistem ataupun penegakan hukum pada para penyedia nakal ataupun yang terlibat dalam hal ini. Maka ungkapan tersebut hanya akan menjadi sebuah upaya untuk membungkam kritikan masyarakat dengan alasan nasionalisme.
Permintaan Maaf Ke Aksi Nyata
Kita semua tidak meminta anda untuk marah kepada masyarakat. Mereka yang meminta anda untuk marah kepada sistem yang gagal untuk melindungi anak-anak. Dan sebagai bentuk kritik yang akan tetap menghormati anda sebagai seorang pemimpin negara. Masyarakat hanya mengarapkan keadilan terhadap yang yang terjadi kepada anak-anak yang mengalami keracunan tersebut dan bagaimana tindakan tanggung jawab yang harus di lakukan dengan sangat tegas. Dan bukan bukan hanya ketika jangan di politisasi menjadi sebuah tameng untuk melindungi pikah yang tidak bertanggung jawab.
