Konflik Kuil Preah Vihear Antara Kamboja dan Thailand

Konflik Kuil Preah Vihear Antara Kamboja dan Thailand

Konflik Kuil Preah Vihear Antara Kamboja dan Thailand – Sengketa perbatasan Kamboja dan Thailand adalah sengketa wilayah antara Kamboja dan Thailand. Atas wilayah-wilayah tertentu dari perbayasan bersama mereka. Sengketa ini bermula pada tahun 1950-an tidak lama setelah kemerdakaan Kamboja dari Prancis dan pertama kali berpusat pada kepemilikian Kuil Preah Vihear. Kasus ini di bawa ke Mahkamah Internasional. Yang memutuskan pada tahun 1952 untuk memenangkan Kamboja.

Masalah ini menjadi terbengkalai selama beberapa dekade berikutnya karena Kamboja jatuh ke dalam perang saudara, tetapi tetap tidak terselesaikan. Karena beberapa bagian dari perbatasan kedua negara tidak pernah di tandai bersama. Sengketa ini meletus menjadi konflik terbuka pada tahun 2008. Setelah Kamboja mencalonkan kuil tersebut sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO dari para pengunjuk rasa Thailand menyerang pemerintah mereka atas masalah ini.

Bentrokan tersebut menyebabkan permintaan interpretasi dari ICJ untuk mengklarifikasi putusan tahun 1962, yang di putuskan pada tahun 2013. Selama putaran konflik ini, sengketa juga muncul di wilayah perbatasan lain yang tumpang tindih. Termasuk di sekitar kuil Khmer Kuno Prasat Ta Muen Thom dan Prasat Ta Krabey. Konflik mereka selama lebih dari satu dekade meletus hingga 2025.

Latar Belakang

Pada masa kejayaannya abad ke11-13, pengaruh Kekaisaran Khmer meluas ke wilayah yang luas di Asia Tenggara Daratan dan banyak monumen era Angkor. Di temukan di seluruh wilayah masa kini tidak hanya Kamboja, tetapi ujuga Thailand dan Laos. Pada akhir abad ke-19, ketika Prancis mendirikan protektorat atas Kamboja, sebagian besar wilayah perbatasan Kamboja-Thailand. Saat ini berada di bawah kendali Siam. Sebagai akibat dari krisis Prancis-Siam tahun 1893, Siam di paksa menyerahkan klaim teritorial yang luas atas anak sungainya di Laos dan Kamboja kepada Indochina Prancis.

Baca Juga : Sejarah Perkembangan Sistem Pemerintahan Indonesia

Negosiasi selanjutnya menghasilkan perjanjian Prancis-Siam tahun 1904. Di mana Siam menyerahkan wilayah lebih jauh di tepi kanan Sungai Mekong dan perjanjian tahun 1907. Yang menyerahkan wilayah Kamboja Dalam, termasuk ibu kota khmer kuno, Angkor. Perjanjian ini menetapkan batas antara Siam dan Indochine Prancis, yang perbatasannya dengan Thailand diwarisi oleh Kamboja dan Laos ketika mereka memperoleh kemerdekaan pada tahun 1954.

Kasus Kuil Preah Vihear

Sengketa ini muncul setelah otoritas Thailand menempatkan pasukan sejak tahun 1954 di Kuil Preah Vihear atau di kenal dalam bahasa Thailand sebagai Phra Wihan. Di wilayah sengketa antara Provinsi Preah Vihear di Kamboja dan Provinsi Sisaket di Thailand. Kamboja mengajukan gugatan ke Mahkamah Internasional pada tahun 1959.

Perselisihan ini bermula dari perbedaan peta yang di gunakan masing-masing pihak dalam penentuan batas wilayah nasional Prancis yang saat itu menjadi pelindung Kamboja. Bersepakat dengan Siam dalam perjanjian batas wilayah Prancis-Siam tahun 1904. Komisi Gabungan di bentuk pada tahun 1905 untuk melaksanakan penentuan batas wilayah antara Siam dan Kamboja.

Klaim Maritim

Sesuai dengan Konvensi 1958 tentang Landas Kontinen, yang mana kedua negara menjadi penandatangannya, Kamboja dan Thailand mengumumkan klaim unilateral terhadap hak landas kontinen masing-masing pada tahun 1972 dan 1973. Keduanya tumpang tindih secara signifikan, yang berasal dari penentuan garis yang sama jaraknya antara pantai Kamboja dan pantai Selatan Thailan di sisi berlawanan dari Teluk Thailand. Serta dari klaim batas lateral yang salin bertentangan antara Ko Kut Thailand dan Koh Kong Kamboja. Khusunya melibatkan interpretasi perjanjian 1907 yang oleh para sarjana di gambarkan sebagai meragukan dan sangat di pertanyakan.

Artikel yang Direkomendasikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *